Kamis, 02 Desember 2010

WAJIB APPROVED TRAINING

Setelah hadirnya Undang Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, banyak pekerjaan yang regulator hadapi terutama peraturan-peraturan baik berupa PP, KM sampai SKEP DIRJEN namun siapa yang akan mengawal lahirnya peraturan-peraturan tersebut ?, sementara secara mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi kebanyakan masih menggunakan peraturan yang lama, terutama di sisi personil komunikasi penerbangan dengan lahirnya UU Penerbangan dan CASR 69, maka sertifikat kompetensi dan lisensi peronil komunikasi penerbangan mungkinkah sudah kehilangan legalitas karena dengan sendirinya SKEP. DIRJEN 171 Tentang Sertifikat Kecakapan Pemandu Komunikasi Penerbangan sudah tergantikan dengan peraturan yang lebih tinggi (apakah di sisi personil teknik navigasi penerbangan ada dalam CASR tersebut ? untuk masalah ini penulis tidak membahas). Dalam UU Penerbangan jelas disebutkan bahwa personil navigasi penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi, sementara untuk memperoleh sertifikat kompetensi harus melalui proses pendidikan dan pelatihan, sedangkan untuk memperoleh lisensi salah satu persyaratannya adalah harus memiliki sertifikat kompetensi terlebih dahulu, artinya prosesnya harus melalui pendidikan dan pelatihan, nahhh sementara penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Menteri Perhubungan, namun dalam turunan peraturan di bawahnya yaitu CASR 143 disebutkan kurang lebihnya penyelenggara diklat wajib mendapatkan approved training dari Ditnavpen atas nama Ditjen Hubud (apakah sebutan approved training dengan akreditasi ini sama atau enggak penulis tidak bahas ya). Sebetulnya Ditnavpen sudah melaksanakan amanah UU nomor 1 tentang Penerbangan dengan mengeluarkan surat kepada para penyelenggara diklat perihalnya wajib approved training , namun belakangan ini kok ada ya ......penyelenggara diklat swasta yang menyelenggara diklat recurrent lisensi AGGGR padahal mereka belum mempunyai approved training lho, walah ini pelanggaran atau tidak ya ? (bila ingin ngecek lihat surat yang perihalnya wajib approved training itu tanggal berapa ? nah kira-kira bulan Nopember-Desember 2010 ada enggak yang mengajukan perpanjangan lisensi AGGGR oleh Penyelenggara Diklat AGGGR ?). Apabila kejadian itu ternyata melanggar wohhh ada pasalnya di UU nomor 1 lho, apakah itu pejabat atau staf dikenakan sanksi, dalam klausal lain juga dikatakan yang berhak untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran adalah PPNS (kalau peraturan yang ini kok penulis belum pernah lihat ya ), apabila sampai peraturannya tidak ada terus yang menangani siapa ya ? bisa-bisa ditangani polisi lagi karena tidak ada pagarnya, begitu juga sebetulnya badan/instansi mana yang berhak memandu implementasi UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dan mana-mana saja peraturan di bawahnya yang layak dan yang tidak layak ?, bila suatu mekanisme masih menggunakan aturan lama sementara sudah ada aturan baru legalitasnya bagaimana ya ?. Ini ditulis hanya semata-mata kepedulian saya sebagai bagian peran serta masyarakat juga diakomodir dalam klausal UU Nomor 1 Tentang Penerbangan. SELAMAT UNTUK DIJADIKAN BAHAN DISKUSI BERSAMA

Senin, 20 Oktober 2008

PROSES PERMOHONAN BARU DAN PERPANJANGAN LISENSI FSO, BATS, AGGGR

BERDASARKAN :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENERBANGAN

50. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
51. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.

Bagian Ketiga
Personel Navigasi Penerbangan
Pasal 292
(1) Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.
(2) Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
d. lulus ujian.
(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh Menteri.
(2) Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
d. lulus ujian.
(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah
diakreditasi oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Sertifikat Kompetensi dan Lisensi

Pasal 388

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.

Penjelasan : Pasal 388
Yang dimaksud dengan “penyelenggara pendidikan dan pelatihan” adalah lembaga yang mendapatkan akreditasi dari lembaga sertifikasi profesi atau disahkan oleh Menteri.

Pasal 389

Setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 dapat diberi lisensi oleh Menteri setelah memenuhi
persyaratan.

Pasal 390

Dalam menjalankan pekerjaannya, setiap personel di bidang penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya.

Pasal 391

Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan wajib:

a. mempekerjakan personel penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389;
b. menyusun program pelatihan di bidang penerbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel penerbangan yang dipekerjakannya.

BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 396
(1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penerbangan secara optimal masyarakat memiliki
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan penerbangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan penerbangan;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang penerbangan;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan,
dan pengawasan penerbangan;
c. memberikan . . .
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
e. melaporkan apabila mengetahui terjadinya ketidak-sesuaian prosedur penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan;
f. melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap pesawat udara;
g. mengutamakan dan mempromosikan budaya
keselamatan penerbangan; dan/atau
h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyedia jasa penerbangan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan
laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f.
(4) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 430

(1) Personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kamis, 02 Oktober 2008

PELAYANAN KOMUNIKASI PENERBANGAN


INDONESIA AERONAUTICAL COMMUNICATION SERVICE
The duties are conducted by FSO/ BATS/ AGGGR personnel

Generally the parts of communication service not popular recognized by wide society, even a lot of communities not knowclearly and detail for the intended service .

Aeronautical communication services are communication services which given to air traffic commenced from fill flight plan, ground movement, in flight, till landing safely at destination airport.

Aernautical communication service is the guarantee service should be maintained at all time to ensure the safe of air navigarion which the serveices are divided into :

1. aeronautical mobile service and
2. aeronautical fixed service.

Explanation :

1. aeronautical mobile services is air-ground communication service which should be kept to air traffic conduct movement outside air region is controlled, to informational traffic, weather change that influence flight operation, and alerting service which given infroma to the officer who have proficiency certificat of aeronautical communication service owned the appropriate rating that legalized by Directorate General of Civil Aviation.

2. Aeronautical fixed Services are communication services have obligation for air safety message exchanged shaped in AFTN format through automatic telex machine, semi automatic and if the operation still used voice pass by SSB
radio wave

*/ In their responsibility to keep safety of air navigation, the officers must gives available guarantee ground communication service from start the plane start engine till stop engine (parking in appron).

From the informatin above, then the movement of vehicle, people, animal must keep in safety condition by the involved officers who supported the intended activities must have the proficiency certificate of radiotelephony procedure refers to annex 10 vols II as the ICAO recommendation where Indonesia as one of member state of ICAO.